BBM Naik Buah Penjajahan Baru Negara-Negara Maju

GP Press. Berita tentang akan dinaikkannya harga BBM mulai ramai baik di media cetak maupun elektronik. Alasan klasik pemerintah menaikkan harga BBM adalah subsidi dianggap telah membebani APBN dan subsidi banyak dinikmati oleh orang kaya. Oleh karena itu rezim JKW-JK bertekad untuk mengurangi subsidi BBM dan mengalihkan anggarannya ke sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya.

Kebijakan ini pun banyak menuai kontra dari masyarakat bahkan dari internal partai pengusungnya. Menanggapi isu tersebut pada hari Minggu 16 November 2014, Gema Pembebasan Wilayah Nganjuk mengadakan ‘Kajian Strategis Mahasiswa Islam’ berjudul BBM NAIK BUAH PENJAJAHAN GAYA BARU NEGARA-NEGARA  ASING?  yang dilaksanakan di Kantor Gema Nganjuk dengan pemateri Bung Wahyu, Mahasiswa Pasca Sarjana UNY sekaligus mantan ketua Gema Solo tahun 2009.

Bung Wahyu menyampaikan bahwasannya alasan mengurangi subsdi BBM karena subsidi membebani APBN dan subsidi banyak dinikmati oleh orang kaya adalah sebuah kebohongan. Fakta menunjukkan bahwa yang membebani APBN Indonesia  bukanlah subsidi namun pembayaran utang plus bunganya yang sekarang sudah tembus dikisaran angka 3.000 trilyun, dengan cicilan hutang sekitar 200 trilyun. Subsidi banyak dinikmati oleh orang kaya juga merupakan sebuah kebohongan public. Data yang diambil dari Sensus Ekonomi Nasional (SUSENAS 2010) menunjukkan 82% kendaraan yang ada di Indonesia adalah roda dua yang artinya dimiliki oleh rakyat menengah ke bawah.

Jadi, dibalik naiknya harga BBM atau dikuranginya subsidi adalah akibat dari liberalisasi migas di Indonesia, yang berkaitan dengan konsensus Wasington yang dicanangkan oleh John Williamson pada tahun 1989. Lahirnya  UU migas dan UU liberal lainnya yang menjadikan SDA Indonesia termasuk minyak banyak dikuasai oleh asing tak lepas dari konsensus tersebut. Pertamina yang merupakan BUMN pun sekarang hanya menguasai kurang dari 20 % saja eksploitasi dan eksploasi minyak di negerinya sendiri dan asing menguasai sekitar 80 % sisanya. Sungguh sebuah ironi, sebuah penjajahan ekonomi gaya baru yang kini telah mencengkeram bumi Indonesia.

Dalam sesi terakir Bung Wahyu menyampaikan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan Islam. Rasulullah telah menjelaskan haram hukumnya sumber daya alam dikuasai oleh individu apalagi oleh asing karena sumber daya alam adalah milik bersama, milik umat. Rasul bersabda: “Manusia berserikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api“. Padang rumput termasuk hutan, air yang melimpah seperti laut, danau, sungai serta api yang dapat pula diartikan sebagai energi yakni SDA termasuk minyak, batubara, dan sebagainya.

Kesimpulannya adalah kebijakan ini adalah kebijakan yang mendzolimi rakyat serta haram dilakukan karena pengelolaan sumberdaya dalam Islam harus dikelola penuh oleh negara, tak boleh diberikan kepada individu apalagi asing.[]

======================================================