HTI: Aturan Khotbah Jumat Jangan Bernada Represif

23 Dec 2014 in Berita Dalam Negeri Leave a comment

Kementerian Agama akan membuat aturan terkait batasan dalam khotbah Jumat melalui Rancangan Undang-undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB). Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyatakan agar peraturan khutbah Jumat tidak bersifat menekan.

“Jangan sampai perundangan yang sedang dibuat ini memuat nada represif,” terang Juru Bicara HTI Ismail Yusanto pada ROL, Senin (22/12). Jika peraturan terkait khotbah Jumat bernada represif, dikhawatirkan peraturan ini mengembalikan masa orde baru lagi.

Ismail juga menyatakan pengawasan terhadap khotbah Jumat dapat menjadi pintu masuk bagi rezim represif. Lagi pula, lanjut Ismail, “seburuk-buruknya” khutbah Jumat pasti akan mengajak pada kebaikan, sehingga pemerintah tak perlu sampai melakukan pengawasan.

Natal Bersama Indikasi Keberhasilan Sepilis

22 Dec 2014 in Berita Dalam Negeri Leave a comment

Mantan Komisioner Komnas HAM Saharuddin Daming menyatakan pendapatnya terkait maraknya perayaan natal bersama di negeri berpenduduk mayoritas Muslim.

“Maraknya Natal bersama bisa jadi ini adalah indikasi keberhasilan kelompok-kelompok sekularisme, pluralisme dan liberalisme (Sepilis) yang memang dari semula yang ingin menjadikan Indonesia itu menjadi target paham paham mereka,” ujarnya seperti diberitakan Tabloid Media Umat Edisi 141: Racun Toleransi di Akhir Tahun, Jum’at (26 Shafar-10 Rabiul Awal 1436H/19 Desember – 1 Januari 2015).

Ia juga menegaskan tentang toleransi antara Islam dengan non Islam itu jelas sangat berbeda. Jangankan Natal bersama, untuk sekedar menjawab salam saja sudah ada aturannya. Apalagi sudah ikut Natal bersama, waduh itu sudah sangat keterlaluan. Dengan dasar dan dalih apa pun dalam Islam sangat tidak dibenarkan.

Ketum Persis: “Jangan Anggap Enteng Simbol”

22 Dec 2014 in Berita Dalam Negeri Leave a comment

Terkait maraknya simbol atau atribut Natal di akhir tahun, Ketua Umum Persatuan Islam (Persis) Prof Dr Maman Abdurrahman menyatakan jangan anggap enteng simbol.

“Simbol-simbol itu kan menandakan keyakinan di dalamnya. Oleh karena itu simbol-simbol itu jangan dianggap enteng. Termasuk simbol-simbol terkait perayaan Natal seperti pohon cemara, sinterklas dan lainnya,” ujarnya seperti dilansir Tabloid Media Umat Edisi 141: Racun Toleransi di Akhir Tahun, Jum’at (26 Shafar-10 Rabiul Awal 1436H/19 Desember – 1 Januari 2015).

Oleh karena itu semestinya umat Islam itu jangan ikut-ikutan. Karena nanti yang ditakutkan setelah simbol simbol itu muncul nanti akan tertarik atau terseret dengan perkataan juga.

Rancangan Perdasus Papua Diskriminasi Terhadap Muslim!

22 Dec 2014 in Berita Dalam Negeri Leave a comment

Dilihat dari isinya, ini juga akan mempertegas dan semakin memperjelas Papua sebagai daerah Kristus dan yang tak kalah penting menguatkan isu Papua merdeka

Menjelang akhir tahun 2014, pemerintah Propinsi Papua melalui Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sedang gencar-gencarnya menggodok dan menyosialisasikan draf rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keagamaan.

Sayang, bukannya menenangkan, justru menimbulkan kontroversi. Tokoh-tokoh masyarakat di Papua menilai isinya sangat diskriminatif dan merugikan, terutama bagi umat Islam.

“Draf itu banyak merugikan umat Islam, sebagai contoh dalam Bab III pasal 10 disebutkan Pemerintah daerah harus memprioritaskan pengangkatan tenaga kependidikan agama Kristen dan Katolik,” ujar Wakil Ketua MUI Kota Jayapura Moedhar A Yassir yang juga ikut menghadiri Uji Publik Penyempurnaan Draf Perdasus Pembangunan Bidang Keagamaan di gedung AMA Theresia Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Rabu (3/12).

Innalillahi…, Jokowi jadi Calo Perusahaan Listrik Asing

20 Dec 2014 in Berita Dalam Negeri Leave a comment

Karena beralasan selama ini distribusi listrik dimonopoli PLN sehingga harus dirombak, Presiden Jokowi dinilai Konfederasi Serikat Pekerja BUMN Strategis Ahmad Daryoko sebagai calo (brocker) bagi perusahaan listrik asing.

“Presiden Jokowi hanya berposisi sebagai brocker bagi General Electric, HBB, Siemens, Alstom, Hyundai, China Electric dll, bukan penerus cita-cita founding fathers dengan Visi Trisakti dan Nawacita, padahal “jualan” saat kampanye adalah itu jargonnya,” ungkap Daryoko dalam status di jejaring sosial Facebook-nya, tadi malam.

Seperti diberitakan The Wall Street Journal, 8 Desember lalu, Presiden Joko Widodo akan segera merombak Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang selama ini menikmati monopoli distribusi listrik di Indonesia. “Bulan ini, PLN,” katanya.

Oleh karena itu, menurut Daryoko, Jokowi perlu berkaca ke belakang tentang keberadaan PLN yang berfungsi utama sebagai kewajiban pelayanan umum (PSO, Public Service Obligation), yang awalnya dibentuk Bung Karno/Bung Hatta pasca Kemerdekaan. “Sebagai pelaksana infrastruktur kelistrikan! Bukan untuk bisnis!” tegas Daryoko.