Indonesia Dalam Pusaran Kapitalisme Global

Baru saja terpilih, presiden Jokowi pun mendapat sambutan hangat dari banyak kalangan termasuk dari dunia internasional, Dubes Singapura, Amerika, Australia menjadi yang paling terdepan bertandang ke Istana untuk memberikan selamat atas terpilihnya Jokowi. 

Ya, Jejak rekam Jokowi dengan dunia internasional khususnya negara negara kapital sejak pemilu 2014 sudah menjadi pemberitaan hangat pada saat Jokowi masih menjadi capres, sejumlah pertemuan dilakukan, salah satunya dengan kedutaan besar Amerika dan Vatikan ditemani oleh Megawati sang pimpinan partai pengusungnya. Tidak tanggung tanggung, pertemuan dilaksanakan di kediaman konglomerat besar keturunan China. Sontak saja, isu Jokowi sebagai Boneka Asing pun menjadi isu yang santer dalam konflik politik pra pemilu 2014.

Setelah terpilih, Jokowi yang diharapkan mampu menepis tuduhan tersebut dengan slogan “kerja nyata” atau pro wong cilik seperti yang didengung – dengungkan oleh partai pengusungnya ataupun timses koalisi Indonesia Hebat ternyata hanyalah bualan kosong.

 

Bagaimana tidak, baru sebulan dilantik Jokowi pun memberikan kado pahitnya, melakukan pencabutan subsidi BBM dengan berbagai alasan ini itu. Namun tetap saja, sehebat apapun benang dipintal jika hanya digunakan untuk menutupi bangkai, tetap saja bau busuknya segera menyebar dan membuat rakyat muak. 

 

Sesungguhnya, skenario pencabutan subsidi bbm merupakan amanat IMF yang tertuang dalam Letter of Intent pada tahun 2000  tatkala IMF menjebak Indonesia dalam jebakan hutang. Tujuannya adalah paket liberalisasi yang pada tahun 2001 badut badut senayan membuat UU No. 22 tahun 2001 tentang migas. Lalu pada tahun 2006 dikuatkan oleh rezim SBY neolib dengan mengeluarkan Perpres No. 5 Thn 2006 tentang kebijakan energi nasional.

Walhasil, Sumber Daya MIGAS di Indonesia pun dikuasai asing dari hulu hingga hilir. Tercatat 83% SDE Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing, sementara pertamina hanya mendapat jatah 17%. Asing Untung Rakyat Buntung.! Hal ini disampaikan sendiri oleh mantan menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro “ Sebab, kalau harga harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk,” (Kompas, 14/5/2013).

 

Proyek liberalisasi di indonesia ini kemudian terus berlanjut dari rezim satu ke rezim yang lain, sejak rezim soekarno membuka pintu gerbang demokratisasi yang meniscayakan intervensi asing masuk, diteruskan oleh rezim soeharto, dan rezim setelahnya hingga kini, rezim Jokowi-JK. 

hal tersebut secara nyata terbukti tatkala  Jokowi menjadi “sales” dihadapan para perwakilan pemimpin dunia dan korporasi multi nasional dalam KTT APEC di beijing, ia pun tanpa malu mempresentasikan potensi alam dan energi Indonesia untuk dijarah dan dicaplok oleh kapital kapital asing. Begitu pula dihadapan para pemimpin G-20 dalam KTT G-20 di Brisbane, Australia 15 November 2014, Jokowi menunjukkan mental “jongos”nya tatkala meyakinkan sikap politiknya untuk menaikkan harga bbm demi mendukung kesepakatan yang dipaksakan dalam KTT G-20 sebelumnya di Pittsburg, AS pada september 2009.

 

Jelas sudah bahwa tekanan dan intervensi asing menjadi bukti Indonesia berada dalam sebuah badai besar yang diakibatkan oleh kekuatan Ideologi Kapitalisme Global yang dipaksakan masuk oleh negara negara kapital dan lembaga keuangan internasional dengan menjadikan  rezim demokratis dari masa ke masa hingga era jokowi saat ini sebagai antek, jongos, boneka, anjing penjaga perjanjian dan kesepakatan internasional busuk untuk tetap melanggengkan penjajahan gaya baru negara negara kapital semacam AS, Uni Eropa, Rusia, RRC, ya mereka, merekalah keparat laknat yang harus kita lawan dan tumbangkan jika benar benar mencita-citakan revolusi dan pembebasan.  Bersatu, Bergerak, Tegakkan Ideologi Islam.!

Firmansyah Mahiwa

Aktivis GEMA Pembebasan Wilayah Jakarta Raya