Wakil Uang Bukan Wakil Rakyat

Kolaborasi pengusaha dan penguasa dalam pesta demokrasi kali ini sangat kentara keterlibatannya, berbagai bos-bos perusahaan berbondong-bondong ikut didalamnya. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah ketika duduk dipucuk kepemimpinan akan mendengarkani jeritan rakyat ataukah hanya membeli hati rakyat dengan pundi-pundi uang dan janji-janji manis ketika kampanye. 

 

 

Pertanyaan itu bisa dijawab dari dua sisi, yakni sisi normatif teoritis dan secara empiris melalui pengamatan terhadap pemilu yang telah terjadi. Secara teoritis, ilmu ekonomi memiliki kerangka analisis yang bisa digunakan dalam mencermati fenomena pemilu.
Teori yang dipakai adalah Pricipal-agent problem. Sedangkan secara emperis, walau memangkita tidak mempunyai kualitatif, bisa saja kita menarik kesimp an kualitatif mengenai efektifitas uang terhadap hasil suara yang diperoleh.

 

Pertama, secara teoritis  principal-agent problem mengatakan bahwa tidak selamanya orang yang menjadi representatif atau wakil (agent) dengan orang yang diwakili (principal). Kata ‘tidak selamanya’ perlu digaris bawahi karena kata kunci dan memiliki frekuensi (arti) jarang atau kadang-kadang sampai sering kali. Secara harfiah dapat mengartikan bahwa wakil-wakil rakyat yang dipilih kadang-kadang atau sering kali tidak memiliki kepentingan yang sama dengan rakyat.

 

 

Kedua, secara empiris dilapangan setidaknya menemukan dua fenomena yang menerik untuk dikaji. Fenomena yang pertama adalah membludaknya ribuan pengusaha yang menjadi calon legeslatif, baik DPR maupun DPRD. Fenomena yang kedua adalah pengusaha-pengusaha kelas kakap saat ini lebih aktif dan terang-terangan di partai politik dengan mengerahkan kekuatan bisnisnya secara penuh. Ada yang menjadi capres, cawapres ataupun pucuk tertinggi di partai. Contohnya, Aburizal Bakrie, Bos Bakrie Grup yang menjabat sebagai ketua umum partai Golkar; Surya paloh, Bos Metro Grup yang menjabat sebagai ketua umum Partai Nasdem; Hary Tanoe, Bos MNC Grup yangmenjabat sebagai wakil ketua umum Partai Hanura; Rusdi Kirana, pemi lik Lion Grup yang menjabat sebagai wakil ketua umum PKB; Maupun Prabowo yang mempunyai jaringan usaha yang menjabat sebagai ketua umum Partai Gerindra. Praktis PDIP, PBB, PPP, PKPI, PKS, PAN yang tidak dipegang oleh pengusaha meski tidak berarti partai-partai itu steril dari pengaruh para pengusaha

 

 

Motif Keserakahan

Dalam fenomena yang kedua dapat dijelaskan dengan menggunakan tiga motif utama kolomerat aktif di partai, yaitu motif suci, motif proteksi bisnis dan motif pengembangan. Motif suci ialah yang selalu didengungkan dan gembor-gemborkan oleh pengusaha-politisi, yakni ini berkontribusi lebih nyata pada kepentingan lebih besar yaitu kepentingan bangsa. Namun motif ini tidak bisa diuji kebenarnya dengan sebuah pertanyaan, melainkan ditunjukan ketika berkuasa. Menurut data Quick count pileg kemarin pemenangnya adalah PDIP dan GOLKAR, sudah bisa dianalisa kedepan seandainya PDIP yang menduduki jabatan kepresidenan dengan capres Jokowi maka Indonesia akan jatuh kedalam lingkaran pembisnis negara. Menurut Amien Rais (INILAH.COM) bahwa Jokowi seandainya menjadi presiden maka sudah tentu Jokowi harus tunduk dan patuh kepada kolomerat yang telah melambungkan namanya. Pertama, kita perhatikan proyek MRT dengan pendanaan dari pinjaman JICA sebesar 125 milyar yen. Kedua, proyek monorel yang mana proyek ini merupakan proyek swasta murni milik Ortus Group yang berbasis di singapura, sedangkan pendanaan berasal dari cina sebesar US $ 1,5 Milyar.

 

Motif proteksi bisnis, para pengusaha merasa lebih mudah jika langsung duduk di kekuasaan karena akan leluasa dalam mengetog palu undang-undang yang tentunya sesuai dengan keinginan bejatnya untuk melindungi aset-asetnya jika bersinggunagan dengan hukum. Namun bukan berarti selama ini lewat intervensi hutang ke calon penguasa tidak efektif, hanya saja terlalu ribet dan masih memerlukan biaya untuk sogok sana sogok sini. Tentunya dengan sudut pandang kapitalis ‘dengan modal sangat sedikit namun mendapat untung yang besar’’, maka inilah tred yang saat ini terjadi.

 

 

Motif pengembangan usaha, Indonesia yang mempunyai kekayaan sumber daya yang begitu melimpah ruah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengusaha baik nasional maupun internasional ikut dalam percaturan politik negeri ini. Karena dengan tangan-tangan kekuasan segala yang diinginkan untuk memperkaya diri sendiri

atau kelompok sangatlah mudah. Sebagai contoh kasus blok cepu, Exxon Mobile yaitu suatu perusahaan minyak raksasa dunia yang total sales-nya saja lebih besar dari GDP Indonesia. Seperti ditulis Kwik Kian GIe (kompas, 23/2/2006) bisa memaksa pemerintah AS untuk ikut campur agar perusahaan tersebut bisa ditunjuk oleh pemerintah Indonesia, tidak tanggung-tanggung campur tangan dilakukan oleh pemimpin tertinggi Exxon Mobile, Duta Besar Ralph Boyce dan Presiden Bush.

 

Maka sudah sangat jelas, motif-motif para pengusaha ikut aktif dalam politik maupun yang menyokong kandidat-kandidat penguasa selanjutnya merupakan motif ekonomi sekaligus keserakahan menguras kekayaan yang ada di Indonesia. Di katakan jika suara rakyat adalah suara tuhan, merupakan sebuah kesyirikan dan omong kosong belaka karena suara rakyat sekarang sudah dibeli dengan serangan fajar maupun sembako. Jadi, mana yang dikatakan wakil rakyat , sebuah pembohongan public yang sejatinya mereka merupakan wakil-wakil para pengusaha dan cukong-cukong.

 

 

Jalan perubahan

Perubahan menjadi suatu hal yang harus segera dilakukan, namun perubahan yang bagaimana. Jika perubahan yang disodorkan hanyalah perubahan sosok pemimpinnya saja, ini hanya mengulang kesekian kalinya kesalahan yang dilakukan sejak dulu. Bukankan Indonesia sudah beberapa kali berganti pemimpin, toh kondisi tak jauh berbeda atau bisa dikatakan gagal membawa perubahan mendasar.

 

Kalau kita melihat lebih mendasar, pragmatisnya para pengusaha yang ikut aktif dan terang-terangan dalam percaturan politik maupun calon penguasa yang berkolaborasi dengan cukong-cukong dengan motif-motif yang dibawanya merupakan hasil dari demokrasi dan ekonomi liberal yang dianut negeri ini. Bagaimana tidak, biaya dalam demokrasi untuk menuju kekuasaan memerlukan tidak sedikit dana untuk membeli suara hati rakyat. Begitu pun ekonomi liberal yang dianut dinegeri ini memberikan keleluasaan bagi cukong internasional ikut dalam mempengaruhi kebijakan dalam negeri ini. 

 

Maka, perubahan sistem menjadi suatu yang mutlak dilakukan jika ingin mendapatkan perubahan yang hakiki. Dibawa kemanakah perubahan yang akan dilakukan.? Apakah kembali ke sosialis-komunis, berarti akan mengulang kesalahan ataupun tetap dalam era demokrasi-kapitalisme, sehingga tetap berkutat dalam kubangan yang sama. Tak ada alternatif lainnya kecuali kembali ke sistem islam, dalam konteks penerapan syariah dalam naungan khilafahlah seharusnya arah perubhan ini berhembus. Lama kelamaan umat akan sadar dengan konsisi carut marut yang terjadi, ketidakadilan, penindasan dan kedzaliman yang dialamai, merekapun akan rindu dengan penerapan syariah secara kaaffah. [ Allahu ‘alam]
Jony Kartikno
Aktivis GEMA Pembebasan Daerah Solo Raya