PILPRES 2014 Ajang Pemilihan Boneka Neolib Jongos Amerika

Add caption

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, UUD 1945 telah menetapkan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi, yang menjadikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan (kekuasaan tertinggi) yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai bentuk representasi demokrasi perwakilan.

Indonesia pernah menjalankan model demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, yakni sejak pemberlakuan UUD Sementara 1950 (UUDS 1950) . Ini berlangsung sampai Presiden Soekarno menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang diberlakukan adalah demokrasi terpimpin yang menjadikan seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yang waktu itu Presiden Soekarno. Pada masa Orde Baru, rezim Soeharto menerapkan demokrasi yang dia sebut sebagai “Demokrasi Pancasila”. Demokrasi ini diciptakan lebih untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto.

Pasca tumbangnya rezim Soeharto, Indonesia memasuki model demokrasi reformasi yang ditandai dengan penyelenggaraan Pemilu tahun 1999 yang dipandang demokratis namun tetap nihil perbaikan. Alhasil, sesungguhnya selama kurun waktu 59 tahun, yakni dari Pemilu 1955 hingga 2014, tidak ada perubahan yang berarti dalam sistem perpolitikan Indonesia.

Hal ini semakin menjelaskan bahwa Pemilu atau Pilpres dalam sistem demokrasi sesungguhnya tak bisa diharapkan sebagai jalan perubahan yang mendasar. Ini karena Pemilu menurut UU Pemilu (UU No 08/2012) maupun UU Pilpres (UU 42/2008) memang didesain hanya untuk memilih orang dan mengganti pemimpin saja, bukan mengganti sistem.

Demokrasi Alat Penjajahan Amerika
Banyak orang yakin bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik saat ini. Ya, memang betul jika bandingannya adalah sistem sosialisme/komunisme, kerajaan, atau diktator. Tapi tahukah Anda, bahwa sistem demokrasi itu tidak berdiri sendiri? Ternyata sistem itu ada pengendalinya. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Amerika

Negara adidaya itu menjajakan demokrasi ke seluruh dunia untuk kepentingan politik luar negerinya. Sebuah buku berjudul: 'America's Deadliest Export Democracy' karya William Blum yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: 'Demokrasi: Ekspor Amerika Paling Mematikan' mengungkap fenomena demokrasi tersebut. Demokrasi menjadi alat cukup efektif bagi Amerika untuk mendominasi dunia. William Blum menyebut, Amerika tak menginginkan adanya kebangkitan bangsa lain sehingga ada alternatif sistem di luar sistem kapitalisme sekuler yang dianut Amerika. Jerat Amerika ini masuk dengan berbagai jalan baik itu bantuan ataupun penggunaan lembaga-lembaga internasional yang notabene pemilik saham terbesarnya adalah Amerika. Mereka memaksakan berbagai kebijakan ke negara sasaran atas nama demokratisasi, liberalisasi, dan lainnya

Demokrasi dan Tirani Minoritas
Dalam kasus Indonesia, Amerika bekerja sama sangat erat dengan militer Indonesia sejak rezim Soeharto berkuasa. William Blum menggambarkan, kerja sama ini merupakan kerja sama paling erat di negara dunia ketiga. Militer Indonesia dinilai berjasa kepada Amerika karena telah membantu menjaga kepentingan Amerika di Indonesia atas nama demokrasi. Tak heran banyak petinggi militer yang berkiblat kepada Amerika. Termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengaku bahwa Amerika adalah negara keduanya. Di bidang ekonomi, Amerika merampok kekayaan alam Indonesia atas nama penanaman modal asing. Di era 60-an ketika Orde Baru lahir, Amerika mengarahkan Soeharto agar memberi jalan bagi perusahaan Amerika beroperasi di Indonesia. Ini sebagai kompensasi naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan setelah berhasil menyingkirkan Presiden Soekarno. Jejak intervensi Amerika ini bisa terbaca pada setiap rezim. Pergantian rezim yang satu dengan rezim yang lain tak lepas dari kendali Amerika. Tak heran jika tidak ada perubahan kebijakan yang berarti dalam setiap kurun menyangkut sepak terjang perusahaan asing di Indonesia, termasuk perusahaan Amerika. Yang terjadi malah rezim-rezim penguasa tersebut mengokohkan keberadaan perusahaan asing itu untuk terus beroperasi di Indonesia.

Pengokohan itu dapat ditelusuri dari berbagai produk perundangan yang berlaku. Semakin ke sini, berbagai undang-undang kian liberal. Ini berarti membuka kran bagi masuknya investasi asing ke Indonesia. Walhasil, demokrasi yang katanya untuk kepentingan rakyat tak pernah terbukti secara faktual. Demokrasi menjadi alat para kapitalis—dalam dan luar negeri—untuk mewujudkan kepentingan mereka atas nama konstitusi. Produk-produk hukum liberal lahir dari tangan wakil rakyat. Jadi semuanya seolah dianggap legal. Dalam situasi seperti itu, terjadilah tirani minoritas atas mayoritas. Tirani minoritas ini adalah para kapitalis yang kini banyak bergabung dalam partai politik. hal  ini bisa terjadi karena memang sudah terdesain oleh sistem demokrasi. Biaya politik yang mahal menjadi jalan bagi Amerika memaksakan kehendaknya dengan menjejali wakil rakyat dengan dolar untuk membantu kampanye dll.

Jokowi & Prabowo, Boneka Baru  Amerika
Dalam pilpres 2014 pun sama seperti pemilihan sebelumnya hanya akan menjadi ajang pergantian rezim, Jokowi dan Prabowo tetap berkomitmen mempertahankan demokrasi yang berarti siap menjadi boneka Amerika, ditambah lagi keduanya telah memberi sinyal baik melalui pertemuan yang dilakukan oleh Jokowi dan beberapa korporat kapital di kedubes AS. Begitu pula dengan Prabowo yang telah menyatakan keberpihakannya terhadap kerja sama dengan AS dalam pidato yang disampaikannya saat menjadi keynote speaker di Rajaratnam School of Strategic Studies, Nanyang University, Singapura. The Wall Street Journal yang dikenal sebagai media rujukan para investor raksasa dunia dan pedagang pasar modal, secara ekslusif juga menyiarkan wawancara khusus dengan Prabowo di jaringan televisi miliknya. Pada akhirnya rakyat hanya diambil suaranya lima tahun sekali untuk melegitimasi kekuasaan tirani kapital yang berlindung dibalik penguasa boneka, lantas setelah itu rakyat dikhianati dan di dzalimi. UU terus pro asing, dan Amerika tetap mendominasi dan menjajah Indonesia.

Febi Rizki Rinaldi
(Aktivis GEMA Pembebasan komisariat UNJ)