Refleksi 2014 HTI: “Imperialisme, Liberalisme, Disintegrasi Sangat Terasa”
Imperialisme
yang intinya eksploitasi, liberalisme di segala bidang dan ancaman
disintegrasi sangat terasa di tahun 2014. Fakta tersebut diungkap dalam
talkshow Halqah Islam dan Peradaban (HIP): Refleksi Akhir Tahun 2014 Hizbut Tahrir Indonesia, Kamis (19/12) di Gedung Joang ’45, Jakarta Pusat.
Imperialisme yang intinya eksploitasi terhadap negeri ini sangat
terasa di segala bidang. Di bidang tambang misalnya, gas Tangguh
dieksploitasi untuk Cina, emas dieksploitasi Freeport untuk Amerika.
“Jadi imperialisme masih terus berlangsung atas negeri ini,” ujar Ketua
Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia Yahya Abdurrahman.
Liberalisme juga terasa di segala bidang. “Rezim ini hanya 27 hari
setelah dilantik, menaikkan harga BBM dan itu artinya menyempurnakan
liberalisasi migas khususnya sektor hilir. Sementar sektor hulu bisa
dikatakan sudah mendekati sempurna,” ungkapnya.
Menurutnya, melihat berbagai kebijakan dan lontaran rezim sekarang,
maka sekulerisasi dan liberalisasi akan makin total. Ini bisa dilihat
dari berbagai kebijakan dan lontaran yang dikeluarkan oleh para pejabat
rezim, dari presiden-wakil presiden, menteri dan pejabat di bawah
menteri. Karena biasanya kebijakan atau sesuatu yang dianggap prioritas
atau menjadi pondasi pemerintahan sebuah rezim akan segera diambil di
awal pemerintahn rezim itu.
Nah kebijakan di awal rezim ini kental dengan liberalisasi dan
sekulerisasi. Sekulerisasi intinya makin menjauhkan Islam. Contohnya,
lontaran pengosongan kolom agama di KTP oleh Menteri Dalam Negeri;
revisi UU perkawinan, pengakuan Bahai oleh Menteri Agama; wacana
pengaturan doa memulai dan menutup kegiatan belajar mengajar di sekolah
oleh Menteri Pendidikan dan larangan pegawai berjilbab dan berjenggot
panjang dan bercelana ngatung oleh Menteri BUMN.
“Jadi Islam makin dijauhkan, sementara apa yang menyerang Islam
justru diberi ruang.Dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menuntut
liberalisasi perdagangan, jasa, tenaga kerja, investasi, finansial dan
sebagainya,”beber Yahya.
Ia juga menyebut tahun ini ancaman disintegrasi bukan hanya muncul
dari Papua, tetapi bahkan dilontarkan oleh Gubernur Kalimantan Barat
Cornelis yang menuntut merdeka perpulau bila Jokowi-JK dijegal.
Akar Masalah
Sedangkan Ketua Lajnah Tsaqafiyah DPP HTI KH Hafidz Abdurraham
mengungkap akar masalahnya. “Kondisi negeri ini sudah rusak di hampir
semua bidang. Itu adalah karena jauh dari petunjuk Allah. Jadi tidak ada
solusi bagi berbagai kerusakan negeri ini kecuali dengan kembali kepada
syariah dibawah sistem khilafah,” ungkapnya.
Adapun Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib menyatakan penting untuk
mengetahui tiga hal yakni akar masalah negeri ini, solusinya dan
bagaimana mewujudkan solusi itu.
“Akar masalahnya sudah jelas karena penerapan sistem selain
Islam.Solusinya juga sudah jelas yaitu penerapan syariah.Bagaimana
mewujudkannya, harus sesuai dengan metode Rasulullah SAW,” tegasnya.
Di akhir acara yang dihadiri sekitar 250 peserta tersebut, Juru
Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto menyatakan bila negeri berpenduduk
mayoritas Muslim ingin sungguh-sungguh lepas dari berbagai persoalan
yang tengah membelit negeri ini makaharus memilih sistem yang baik dan
pemimpin yang amanah. Sistem yang baik hanya datang dari Dzat yang Maha
Baik, itulah syariah Islam dan pemimpin yang amanah adalah yang mau
tunduk pada sistem yang baik itu.
“Di sinilah esensi seruan Selamatkan Indonesia dengan Syariah yang gencar diserukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia,” pungkasnya.[] Joko Prasetyo
No comments:
Post a Comment